Home / ARTIKEL

ARTIKEL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA

  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA : Apakah Serius Dijalankan Ataukah Hanya Wacana Dan Macan Kertas Belaka.??? Dalam beberapa bulan terakhir peristiwa hukum yang menyangkut anak banyak ditemukan, baik kekerasan seksual, penculikan dan pembunuhan dan lain-lain. Hal ini tentu merupakan pukulan telak bagi Negara Indonesia. Dalam suatu Negara dapat …

Baca Selanjutnya »

PROSEDUR PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang¬-undang yang berlaku. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari …

Baca Selanjutnya »

PERMOHONAN DALAM PERKARA PERDATA

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai. Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Barabai kemudian didaftarkan dalam buku Register dan diberi nomor urut setelah pemohon membayar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 …

Baca Selanjutnya »

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA CEPAT DAN SINGKAT

A. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Cepat / Ringan Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan …

Baca Selanjutnya »

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA BIASA

Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterus¬nya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak. Pembagian perkara …

Baca Selanjutnya »

PELAKSANAAN SITA DAN EKSEKUSI

A. Alur Pelaksanaan Putusan Perdata Eksekusi Lelang Surat masuk pemohon eksekusi, di disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan / Panitera Sekretaris. Kepaniteraan Perdata / bagian …

Baca Selanjutnya »

SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI DAN SITA PERSAMAAN

A. Sita Jaminan Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pe¬meriksaan berlangsung. Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksana¬kan oleh Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Dalam hal dilakukan sita jaminan sebelum sidang dimulai, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penyitaan …

Baca Selanjutnya »

PROSEDUR PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

A. Prosedur Izin Penggeledahan Sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHAP hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dari daerah tersebut hanya mengetahuinya. Apabila perkara yang …

Baca Selanjutnya »

PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA PIDANA BIASA

A. Meja Pertama Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut …

Baca Selanjutnya »

PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA PERDATA

A. Meja Pertama Menerima permohonan gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi. Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru. Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan. Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang …

Baca Selanjutnya »