Home / ARTIKEL / PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA

 

perlindungan anak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA : Apakah Serius Dijalankan Ataukah Hanya Wacana Dan Macan Kertas Belaka.???

Dalam beberapa bulan terakhir peristiwa hukum yang menyangkut anak banyak ditemukan, baik kekerasan seksual, penculikan dan pembunuhan dan lain-lain. Hal ini tentu merupakan pukulan telak bagi Negara Indonesia.

Dalam suatu Negara dapat dikatakan maju jika semakin besar perhatiannya untuk melindungi segenap anak bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, aspek hukum.

Suatu tata kehidupan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerus bangsa harus menjadi orientasi utama dari sistem penegakan hukum di Indonesia.

Jika berbicara mengenai masa depan bangsa, maka kita akan berbicara pada tatanan penerus bangsa itu sendiri. Generasi penerus tersebut tentunya adalah anak – anak yang sedang berkembang saat ini. Membentuk generasi penerus yang baik maka negara harus peduli terhadap anak-anak  agar masa depan bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

Dewasa ini, jika melihat kebelakang banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia, hal tentu harus menjadi perhatian bersama baik pemerintah dan masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk penghancuran terhadap bangsa Indonesia.

Apa jadinya jika segenap kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anak tidak dapat melindungi anak itu sendiri.  kekerasan seksual yang berujung pada pemerkosaan dan pembunuhan tentu mengakibatkan rusaknya mas depan anak dan rusaknya masa depan bangsa.

Produk perundang-undangan dalam melindungi anak misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak rasanya belum cukup.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak  Pasal 81 dan pasal 82 secara tegas memberi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan pencabulan terhadap anak yaitu sebagai berikut :

Pasal 81 perlindungan anak berbunyi :

(1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

(2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 82 UU Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal-pasal diatas telah menjelaskan bagaimana hukuman bagi pelaku pemerkosa dan pencabulan anak, tetapi bagaimana dengan korban/anak itu sendiri? apakah dengan hukuman bagi pelaku dapat memperbaiki anak sebagai korban, bagaimana masa depan anak/korban dari pemerkosaan dan pencabulan.

Dampak yang berat tentu harus dialami oleh korban/anak-anak korban pemerkosaan dan pencabulan. Peran serta dari pemerintah,masyarakat dan keluarga tentu menjadi fokus utama.

Jika dilihat dari pribahasa ” lebih baik mencegah dari pada mengobati”  berarti bagaimana  cara mencegah perbuatan pidana tersebut  tidak  dapat dilakukan kembali.

Maka apabila kita terpaku pada perundang-undangan yang ada saat ini tentu tidak mendapatkan efek jera dan pencegahan terhadap perbuatan pidana seperti diatas. Tingginya kekerasan terhadap anak dipengaruhi rendahnya political will pemerintah.

Penyebab-penyebab tingginya kekerasan seksual terhadap anak perlu dikaji kembali. Bukan berarti memberi hukuman terhadap pelaku dan memberi efek jera dapat menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana pengawasan pemerintah terhadap hal-hal yang menjadi penyebab/ Faktor-faktor pendorong  kekerasan seksual ini terjadi.

Dizaman globalisasi ini semuanya didapatkan dengan mudah, keterbukaan dan kebebasan dalam mendapatkan sesuatu hal harus menjadi kajian dari pemerintah dan masyarakat. Harus ada aturan-aturan yang mengatur batasan usia dalam memperoleh dan menggunakan sesuatu hal yang bisa menjadi factor pendorong meningkatnya kekerasan seksual yang berujung pembunuhan.

Bahkan, UU Perlindungan Anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera pelaku. Hal itu bukan tanpa alasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan,”.

Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit”.

Belakangan ini muncul beberapa gagasan tentang hukum kebiri bagi pelaku pemerkosaan, hal ini tentu menjadi gagasan baru dalam dunia hukum Indonesia.

Kebiri menurut kamus besar bahasa indonesia dalam  kebiri adalah mengeluarkan kalenjar testis pada hewan jantan atau memotong ovarium pada hewan betina, Penjelasan selanjutnya, kebiri juga dapat dilakukan pada manusia. Persoalannya disini adalah tinggal bagaimana hukum kebiri itu diterapkan, apakah hukum kebiri fisik atau hukum kebiri kimia.

Gagasan-gagasan baru dalam melindungi segenap bangsa Indonesia sepatutya didukung oleh semua pihak, kejahatan yang mengakibatkan rusaknya masa depan anak bangsa Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang berakibat pada rusaknya masa depan bangsa Indonesia, jika kita beranggapan bahwa itu merupakan kejahatan luar biasa maka secara hukum kita akan berfikir dengan ” lex specialist” , tetapi jika hukum kebiri dimuatkan dalam undang-undang maka hukum kebiri itu merupakan hukuman tambahan diluar hukuman penjara.

Maka dari pada itu pemerintah harus menyiapkan rancangan hukum kebiri ini semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan tumpang tindih hukum diindonesia.

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Baca Juga

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA BIASA

Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *