Home / BERITA HUKUM

BERITA HUKUM

100 Pengacara Polisikan ‘Pemfitnah’ JK

Pengacara yang tergabung dalam Advokat Peduli Kebangsaan memperkarakan Silfester Matutina. Para advokat itu akan melaporkan Silfester atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Wapres Jusuf Kalla dan keluarganya. Informasi yang dihimpun redaksi, laporan akan disampaikan Advokat Peduli Kebangsaan pukul 10.00 WIB pagi ini ke Bareskrim Mabes Polri. …

Baca Selanjutnya »

Samadikun Hartono Ditangkap Tanpa Perlawanan

Singapura – Buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono, dikabarkan ditangkap oleh aparat keamanan di Tiongkok (sebelumnya disebutkan Singapura, Red), Jumat (15/4). Ketika didatangi aparat, mantan Komisaris Utama PT Bank Modern itu tidak melakukan perlawanan, menurut sumber Beritasatu.com. Ketika dikonfirmasi, Kepala Bagian Reserse Kriminal  Polri Komjen Anang Iskandar mengatakan …

Baca Selanjutnya »

Samadikun Hartono ditangkap atau menyerahkan diri?

Pelarian Samadikun Hartono (68), salah satu pengeruk uang negara senilai Rp169 miliar, berakhir di Tiongkok, Jumat (15/4/2016). Namun kabar berakhirnya pelarian mantan Presiden Komisaris Bank Modern itu simpang siur. Apakah dia ditangkap ataukah menyerahkan diri. Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyebut buron 13 tahun itu menyerahkan diri. “Yang pasti …

Baca Selanjutnya »

Buronan BLBI Samadikun Hartono Ditangkap di China

JAKARTA – Sempat menjadi buronan, terpidana kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Presiden Komisaris Bank Modern, Samadikun Hartono (68), akhirnya ditangkap di China. “Iya sudah ditangkap. Saat ini kita dalam proses pemulangan. Ini kan memang Samadikun buron dan ditemukan di negara lain,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo kepada Okezone, …

Baca Selanjutnya »

Negara Rugi Rp 2.000 Triliun Akibat Penyelewengan BLBI

TEMPO.CO, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis kerugian negara hingga 2015 akibat penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 2.000 triliun. Nilai ini terancam meningkat menjadi Rp 5.000 triliun pada 2033. “Nilai itu belum termasuk nilai guna dan nilai tambah dari aset yang seharusnya dikembalikan obligor dari SKL (surat …

Baca Selanjutnya »

REKLAMASI TELUK JAKARTA: Pemerintah Diminta Cabut Izin Pelaksanaan

Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nelson Simamora mendukung keputusan pemerintah melakukan moratorium reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Meski demikian, dia meminta pemerintah memasikan seluruh pekerjaan reklamasi yang dilakukan pengembang saat ini berhenti total. “Moratorium itu keputusan politis dan tidak efektif karena secara legal tidak kuat. Kalau …

Baca Selanjutnya »

Dulu ngotot, Ahok akhirnya kalah soal reklamasi Teluk Jakarta

Merdeka.com – Pemerintah akhirnya memutuskan menghentikan sementara megaproyek reklamasi Teluk Jakarta karena banyaknya aturan yang tumpang tindih. Penghentian sementara atau moratorium reklamasi dilakukan sampai semua aturan diperbaiki termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi para pengembang. Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki …

Baca Selanjutnya »

Menteri Susi Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memutuskan menghentikan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta untuk sementara waktu. “Kami akan pastikan reklamasi tidak merusak lingkungan dan untuk warga Jakarta,” kata Susi saat menggelar konferensi pers di rumah dinasnya pada Jumat, 15 April 2016. Menteri Susi menjelaskan, keputusan itu ia ambil bersama …

Baca Selanjutnya »

Ahok: Reklamasi Teluk Jakarta Tak Bisa Dihentikan

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan bahwa reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta tak bisa dihentikan karena sudah berlangsung lama. Pemberian izin mengeruk laut itu, kata dia, sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Ahok mengatakan reklamasi tak bisa diberikan moratorium meski terindikasi …

Baca Selanjutnya »