Home / BERITA HUKUM / Ahok: Reklamasi Teluk Jakarta Tak Bisa Dihentikan

Ahok: Reklamasi Teluk Jakarta Tak Bisa Dihentikan

TEMPO.COJakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan bahwa reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta tak bisa dihentikan karena sudah berlangsung lama. Pemberian izin mengeruk laut itu, kata dia, sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Ahok mengatakan reklamasi tak bisa diberikan moratorium meski terindikasi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok Mohamad Sanusi, anggota DPRD Jakarta, yang diduga menerima suap Rp 2 miliar dari pengembang reklamasi.

BACA: Kronologi Proyek Reklamasi Jakarta

Suap itu diduga berkaitan dengan upaya DPRD menurunkan kontribusi pengembang dari 15 persen yang diinginkan pemerintah menjadi 5 persen. Angka 15 persen itu setara dengan Rp 48,8 triliun karena resultante dari persentase kontribusi kali nilai jual obyek pajak kali luas lahan yang dijual pengembang.

Menurut Ahok, ia bisa saja menunda reklamasi jika ingin populer. “Kalau mengejar keuntungan politik, aku bisa bilang moratorium, tapi apa saya enggak gendeng ngomong begitu? Saya akanngomong memakai dasar hukum,” katanya di Sekolah Menengah Atas Negeri 30, Jakarta, 4 April 2016.

BACA: Suap Reklamasi untuk DPRD Diduga Berkali-kali

Moratorium dan pencabutan izin sudah sampai ke Mahkamah Agung. Kementerian Lingkungan menggugat izin reklamasi tapi kalah pada tingkat peninjauan kembali di MA. Alhasil, reklamasi jalan terus. “Sudah sampai sidang, mau debat apalagi?” ujar Ahok.

Ahok kembali menegaskan tak akan mencabut izin yang ia berikan ke PT Agung Podomoro yang tengah membangun Pulau G. Ada sepuluh pulau yang mendapat izin sejak 2011. Mereka sudah memasarkan apartemen dan perkantoran calon pulau itu kepada masyarakat.

Sumber Berita : Tempo.co

Service title Service title
REKLAMASI TELUK JAKARTA UNTUK KEPENTINGAN SIAPA.???

Keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara reklamasi di teluk Jakarta patut mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Bahwa sudah sangat jelas tujuan di dalam reklamasi adalah beorientasi kepada masyarakat Jakarta. Dan kemajuan Jakarta. Akan tetapi sebagian besar masyarakat Jakarta menolak terhadap kebijakan reklamasi tersebut, disisi lain Pemerintah DKI Jakarta dan pengembang tetap ngotot untuk melakukan reklamasi dan menabrak (Perpres nomor 122 tahun 2012). Sebab dalam memberikan izin reklamasi Pemerintah DKI Jakarta semestinya lebih dulu harus mengantongi rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Maka pertanyaannya kemudian adalah, benarkan reklamasi teluk Jakarta tersebut benar-benar bertujuan untuk masyarakat Jakarta. Dan kemajuan Jakarta, ataukah hanya ambisi penguasa yang berkolaborasi dengan kepentingan para komperador untuk melakukan eksploitasi alam dan mengisi kantong mereka masing-masing.???

Baca Juga

Ini Cerita Lengkap di Balik Tertangkapnya Samadikun Hartono di Arena F1

Jakarta – Buron 13 tahun kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono akhirnya bisa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *