Home / BERITA HUKUM / Negara Rugi Rp 2.000 Triliun Akibat Penyelewengan BLBI

Negara Rugi Rp 2.000 Triliun Akibat Penyelewengan BLBI

TEMPO.COJakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis kerugian negara hingga 2015 akibat penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 2.000 triliun. Nilai ini terancam meningkat menjadi Rp 5.000 triliun pada 2033.

“Nilai itu belum termasuk nilai guna dan nilai tambah dari aset yang seharusnya dikembalikan obligor dari SKL (surat keterangan lunas),” kata Manajer Advokasi Investigasi Fitra Apung Widadi di kantornya, Ahad, 24 April 2016.

Skandal BLBI ini mencuat kembali setelah pemerintah Cina menangkap Samadikun Hartono, mantan Komisaris Utama Bank Modern yang menjadi buron kasus ini. Samadikun menyebabkan negara rugi Rp 169 miliar.

Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2000, BLBI merugikan negara Rp 138,442 triliun dari Rp 144,536 triliun BLBI yang disalurkan. Kredit itu diberikan kepada  48 bank dengan rincian 10 bank beku operasi, 5 bank take over, 18 bank beku kegiatan usaha, dan 15 bank dalam likuidasi.

Hasil audit BPK merinci 11 bentuk penyimpangan senilai Rp 84,842 triliun, yaitu BLBI digunakan untuk membayar atau melunasi modal pinjaman, pelunasan kewajiban pembayaran bank umum yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, membayar kewajiban pihak terkait, serta transaksi surat berharga.

Penyimpangan lain adalah pembayaran dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan, kerugian karena kontrak derivatif, pembiayaan placement baru pasar uang antarbank (PUAB), pembiayaan ekspansi kredit, pembiayaan investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekrutmen, peluncuran produk dan pergantian sistem, pembiayaan overhead bank umum, serta pembiayaan rantai usaha lain.

Pihak lain juga melakukan audit. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit 10 bank beku operasi dan 18 bank beku kegiatan usaha. BPKP menemukan 11 dugaan penyimpangan senilai Rp 54,561 triliun.

Apung mengatakan temuan kerugian negara dan penyimpangan versi BPK dan BPKP di atas akan menjadi lebih mencengangkan jika biaya penyehatan perbankan sepanjang 1997-2004 dihitung mencapai Rp 640,9 triliun.

Sumber Berita : Tempo.co

KHOIRUL AMIN & Associates Law Firm KHOIRUL AMIN & Associates Law Firm
TINDAKAN DISKRIMINATIF APARAT PENEGAK HUKUM

Tertangkapnya Sismadikun Hartono (Koruptor BLBI) pada minggu kemarin menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat merasa apreciate sekali dengan kinerja BIN dan aparat penegak hukum, akan tetapi pada sisi yang lain terbersit pertanyaan dalam benak masyarakat. Bahwa Sismadikun Hartono ini adalah seorang koruptor yang telah banyak menyengsarakan masyarakat, akan tetapi penyambutannya aparat penegak hukum di Bandara Halim kenapa begitu diistimewakan seakan menyambut kedatangan Presiden atau tamu istimewa Negara.???

Semestinya aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka haruslah berdasar asas equality before the law. Jadi siapupun tersangkanya dan apapun tindak pidananya harus diperlakukan sama dihadapan hukum, dari tersangka pencuri sandal sampai tersangka korupsi sekalipun harus mendapat perlakuan yang sama. Jangan mengesankan jika pencuri sandal diperlakukan tidak manusiawi, akan tetapi jika dia koruptor dan punya banyak duit diperlakukan istimewa sebagaimana menyambut tamu Negara.

Baca Juga

Ini Cerita Lengkap di Balik Tertangkapnya Samadikun Hartono di Arena F1

Jakarta – Buron 13 tahun kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono akhirnya bisa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *