Recent Posts

PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA PIDANA BIASA

A. Meja Pertama Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut …

Baca Selanjutnya »

PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA PERDATA

A. Meja Pertama Menerima permohonan gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi. Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru. Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan. Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang …

Baca Selanjutnya »

PENDAFTARAN GUGATAN DAN PERMOHONAN

A. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan & Permohonan Tingkat Pertama Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : Surat Permohonan/Gugatan. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat). Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan …

Baca Selanjutnya »

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

1. BIAYA PERJALANAN PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PADA 1 (SATU) LOKASI : a. Radius I Wilayah Rp. 45.000,- b. Radius II Wilayah Rp. 55.000,- c. Radius III Wilayah Rp. 65.000,- d. Radius IV Wilayah Rp. 80.000,- e. Radius V Wilayah Rp. 90.000,- f. Radius VI Wilayah Rp. 100.000,- g. …

Baca Selanjutnya »

MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA

Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg). Jika usaha perdamaian …

Baca Selanjutnya »